Jumat pekan lalu, Iran menggelar pemilihan umum presiden. Di tengah proses demokratisasi yang dianggap meragukan, sang incumbent, Mahmoud Ahmadinejad berhasil mengalahkan Mir Hossein Mousavi sang reformis.
Pagi itu, Jumat pekan lalu, warga Iran berbondong-bondong mendatangi bilik-bilik tempat pemungutan suara guna memilih presiden yang bakal memimpin negeri selama empat tahun ke depan.
Proses pemilihan presiden Iran periode ke-10 ini berjalan dengan lancar. Tak ada insiden berarti yang mengganggu jalannya proses demokrasi di negeri para mullah itu. Untuk menampung 46,2 juta suara warga Iran yang mempunyai hak pilih, Komisi Pemilu Kementerian Dalam Negeri Iran telah menyiapkan 45 ribu 713 kotak suara.
Ketua Komisi Pemilu Kementerian Dalam Negeri Iran, Kamran Daneshjou menyatakan telah melakukan persiapan luas guna menyukseskan pelaksanaan pemilu secara meriah. Melihat suksesnya acara, Daneshjou menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung kandidat, tim sukses, dan seluruh masyarakat Iran.
Pemilu kali ini diikuti oleh empat orang kandidat; sang incumbent, Mahmoud Ahmadinejad yang dikenal konservatif, Mir Hussein Mousavi sang reformis, Mehdi Karroubi dan Mohsen Rezai. Persaingan ketat diprediksi hanya terjadi pada Ahmadinejad dan Mousavi, sementara dua kandidat lainnya kurang diperhitungkan.
Banyak pengamat memperkirakan Ahmadinejad tidak akan mudah mempertahankan kursi jabatannya sejak nama calon presiden diumumkan. Pemilihan presiden kali ini juga digadang-gadang merupakan hari yang menentukan bagi karir politik Ahmadinejad. Hal ini tak lepas dari krisis yang menghantam negeri dua tahun menjelang akhir kekuasaannya. Para pendahulunya tidak menghadapi banyak hambatan untuk terpilih kembali, juga tidak menghadapi perlawanan berarti dari para pesaing politiknya.
Di luar dugaan, Mahmoud Ahmadinejad dinyatakan menang dalam pilpres dengan selisih suara yang njomplang dibandingkan para pesaingnya. Menteri Dalam Negeri Iran, Shadeq Mahsouli, membeberkan hasil penghitungan suara final sehari setelah pencoblosan. Mahmoud Ahmadinejad meraih 62,63 persen suara, Mir Hussein Mousavi 33,75 persen, Mohsen Rezai 1,73 persen, dan Mehdi Karroubi 0,85 persen.
Kemenangan pria yang dikenal sederhana dan bersahaja itu menuai protes dari kubu yang kalah. Protes yang berujung kerusuhan besar ini melanda Iran selama dua hari pasca pemilu. Para penentang Ahmadinejad yang kecewa melampiaskan kekesalan, kekecewaan dan kemarahan dengan aksi unjuk rasa beraroma kekerasan. Mereka menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Para capres dari kubu reformis, Mousavi dan Karroubi menolak hasil pemilu tersebut. Mereka pun berencana melakukan gugatan dengan menempuh jalur hukum.
Sejak berita ini diturunkan, sekitar 100 orang tokoh reformis –kebanyakan pendukung Mousavi– ditangkap aparat keamanan, termasuk Reza Khatami, saudara mantan Presiden Mohammad Khatami. Selain 100 orang tokoh di atas, kepolisian Iran juga menangkap sekitar 170 orang yang dituding memicu kerusuhan. Guna mengamankan stabilitas, pemerintah juga melumpuhkan jaringan komunikasi digital seperti internet, termasuk situs jejaring sosial, facebook.
Presiden Ahmadinejad menegaskan, pemilu telah berhasil dijalankan dengan sukses dan lancar. “Tidak ada manipulasi dalam penghitungan suara. Wajar jika mereka kecewa, karena sebelumnya mereka yakin bisa menang,” sindirnya sebagaimana dilansir BBC.
Ahmadinejad juga menuduh media-media asing sedang melakukan perang psikologi terhadap Iran. Pejabat berwenang diperintahkan untuk mengusir sejumlah wartawan asing dengan alasan tak jelas. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menutup pintu kompromi dan meminta seluruh warga Iran mendukung Ahmadinejad.
Kemenangan telak Mahmoud Ahmadinejad tidak terlalu mendulang simpati dunia. Ucapan selamat yang ia terima hanya datang dari beberapa pemimpin dunia saja, yang paling menonjol adalah dari Hamid Karzai, Presiden Afghanistan dan kelompok Hizbullah Libanon. Uni Eropa mengaku prihatin dengan pemilu Iran, sementara AS dengan tegas menolak kemenangan Ahmadinejad. AS menuding kemenangan “musuh AS” itu karena adanya manipulasi penghitungan suara.
Ujian Demokrasi
Iran kerap mengklaim diri sebagai negara paling demokratis di Timur Tengah, dan kini klaim itu tengah menghadapi ujiannya. Pemilu 2009 diikuti oleh 475 orang calon yang mendaftar, 42 orang diantaranya adalah wanita namun ditolak oleh Dewan Negara. Hasil seleksi terhadap 42 orang ini menghasilkan empat kontestan yang berhak maju ke arena pertarungan pilpres.
Dengan ketatnya standar, pilpres ini disebut para pengamat sebagai kontes yang kurang terbuka. Selain 475 orang tadi, masih banyak lagi orang-orang yang ditolak mendaftarkan diri sebagai calon. Mereka didiskualifikasi sebelum maju ke arena pertarungan karena dianggap sebagai orang-orang menentang konstitusi negara.
Bakal calon yang dianggap menentang dasar-dasar Republik Islam Iran pasti akan menghadapi tantangan besar dan tidak diperkenankan ikut pemilihan –walau mungkin mereka memiliki basis massa yang besar. Pada saat yang sama, orang-orang yang didiskualifikasi oleh Dewan Negara ini tidak terlihat sebagai seorang penentang yang serius dalam banyak hal.
Terpilihnya, Presiden Mohammad Khatami tahun 1997, dan Ahmadinejad tahun 2005, memang di luar dugaan banyak pihak. Jika ada orang-orang di belakang layar berusaha memperbaiki sistem pemilihan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu baik atau takut terlihat terlalu menentang keinginan orang banyak.
Pemilihan yang bebas dan adil tentu saja mengandung banyak elemen. Ada kecurigaan kuat bahwa mesin pemerintah berada di belakang Ahmadinejad, sehingga ia kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya.
Beberapa diskusi yang digelar selama masa kampanye, kerap membahas tentang kemungkinan Pengawal Revolusi, milisi Basij, dan pegawai pemerintah serta guru-guru, “didesak” untuk memilih Ahmadinejad.
Sebagian lawan Ahmadinejad mendapatkan masalah dalam mendapatkan izin kampanye terbuka. Ketika Khatami masih menjadi kandidat presiden beberapa tahun lalu, salah seorang gubernur menolak memberikan izin kunjungan, dengan dalih kegiatan itu akan menyebabkan kemacetan lalulintas.
Media internasional, Reporters Without Borders, meletakkan Iran di posisi paling bawah pada meja kebebasan pers. Kebanyakan koran mendukung pemerintah. Semua stasiun televisi dikontrol oleh negara. Hingga, ketika pemilihan dimulai, Televisi Iran secara terbuka berada di belakang presiden.
Bagaimanapun, sepanjang kampanye, keempat calon diberikan kesempatan yang sama dalam rangkaian siaran televisi, video kampanye, dan debat satu lawan satu. Sebagian besar masyarakat Iran mempunyai akses televisi satelit, walaupun itu tidak sah. Dan sebagian besar lagi adalah para pengguna internet, meskipun disensor secara ketat. Namun negeri ini terbagi dalam dua pengguna media digital; antara para pengakses informasi luar dan sebaliknya, orang-orang miskin informasi.
Ada pendapat yang menyatakan, bahwa sebenarnya yang memegang kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran adalah, Pemimpin Tertinggi Revolusi, Ayatullah Ali Khamenei. Terutama dalam kebijakan-kebijakan luar negeri dan isu nuklir. Namun sepanjang sejarah Iran, masalahnya lebih kompleks. Meskipun memegang posisi dengan otoritas tak terhingga, Khamenei tidak dianggap sebagai mullah paling senior oleh sebagian besar masyarakat.
Harian al-Ahram –dalam editorialnya– menyebut pertarungan sengit dalam pilpres Iran sebenarnya hanya merebut posisi orang kedua di negeri itu, karena yang pertama adalah pemimpin spiritual tertinggi yang kini dipegang Khamenei. Pemimpin spiritual di Iran adalah pemegang otoritas politik dan keagamaan dengan kekuasaan besar. Ia juga pemegang keputusan untuk perang atau damai.
Pemimpin yang Jauh
Selain itu, di Iran juga terdapat parlemen yang disebut Majlis, dengan jurubicara terkenal kuat, Ali Larijani. Mantan Presiden Hashemi Rafsanjani juga masih memiliki pengaruh, sebagian lewat dua lembaga yang ia pimpin; Dewan Kelayakan dan Majelis Para Ahli.
Peran pemimpin (presiden), dalam banyak hal, adalah menjaga jarak dan tidak secara langsung mengintervensi penyelenggaraan harian negara. Seberapa besar keterlibatannya dalam keputusan individual atau pidato kenegaraan, masih tersaput misteri. Di atas segalanya, bukti menyatakan bahwa tiap presiden menetapkan kebijakan yang berbeda. Walau kerap dibatasi, sang reformis, Presiden Khatami mencoba mewujudkan liberalisasi kehidupan sosial dan kultural masyarakat. Ia juga berupaya melakukan dialog dengan Barat.
Walau kerap disebut-sebut Khatami-lah pemegang kata akhir program nuklir Iran, tak dapat dipungkiri bahwa percepatan program tersebut terjadi dibawah kepemimpinan Ahmadinejad. Program nuklir kini mendapatkan momentumnya, sulit melihat presiden terpilih –siapa pun orangnya– akan menghentikan atau menundanya. Selain itu, presiden Iran tidak bakal memiliki otoritas untuk merubah sistem pemerintahan atau bentuk hubungannya dengan dunia luar.
Namun, dengan pembatasan-pembatasan tersebut, pemilu kali ini pada hakekatnya dapat merubah haluan negeri. Dan rakyat Iran baru saja mulai menyadarinya. Akankah Mahmoud Ahmadinejad berhasil mewujudkan proses demokratisasi yang lebih baik di negerinya? Waktu jua yang bakal menjawabnya.
