Kemelut di Tengah Revolusi

Di tengah gemuruh revolusi yang melanda negara-negara Arab, Palestina masih disibukkan oleh persoalan internal yang tak kunjung usai. Fatah dan Hamas masih tak sepakat soal rekonsiliasi.

Sehari setelah kejatuhan Presiden Mesir Husni Mubarak, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta digelarnya pemilihan umum. Namun permintaan ini ditolak kelompok Hamas karena dinilai dapat melumpuhkan rakyat Palestina.

Pemerintah Otonomi Palestina (PA) pimpinan Abbas menyatakan semangat perubahan di Mesir seharusnya mengilhami rakyat Palestina untuk bersatu. “Kepemimpinan Palestina memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden dan anggota parlemen sebelum September,” kata pembantu senior Abbas, Yasser Abed Rabbo. “Saya minta semua pihak agar menyisihkan perbedaan.”

Namun penyelesaian model ini tampaknya sulit dilakukan. Jurubicara Hamas, Fawzi Barhoum, menyebut Abbas telah kehilangan keabsahan untuk menggelar pemilu. “Hamas tidak akan mengambil bagian dalam pemilihan itu. Kami tidak akan memberinya keabsahan. Dan kami tidak akan mengakui hasilnya,” kata Barhoum.

Fatah dan Hamas tidak sepakat dalam menafsirkan undang-undang pemilu Palestina, sementara pemilu sebelumnya telah dibatalkan setelah kedua belah pihak tidak dapat mencapai perjanjian untuk rekonsiliasi.

Perdana Menteri Palestina di Tepi Barat, Salam Fayyad, mengusulkan pembentukan pemerintah persatuan dengan Hamas, dan Hamas akan bertanggungjawab atas keamanan di Gaza. Fayyad mengatakan, konsep keamanan yang diterapkan Hamas di Gaza telah berusaha memperkuat gencatan senjata dengan Israel dan dapat menjadi landasan bersama.

“Konsep keamanan yang dipraktikkan Hamas di Jalur Gaza haruslah berada di bawah satu kerangka kerja resmi karena tidak berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Pemerintah Palestina di Tepi Barat,” kata Fayyad.

Setelah pemerintah persatuan nasional terbentuk, lanjut Fayyad, pemerintah melakukan tugas mengawasi perjanjian keamanan yang didasarkan pada institusi-institusi yang ditempatkan di Tepi Barat dan Gaza. “Penyesuaian antara kebijakan yang diterapkan para pemimpin Palestina dengan yang dilaksanakan Hamas di Gaza membuka jalan bagi pemerintah persatuan nasional untuk segera mengurus masalah-masalah negara.”

Konsensus terkait upaya mencapai rekonsiliasi nasional ini ditandai dengan persiapan kampanye yang dilakukan kelompok-kelompok independen Palestina. Mereka menyerukan diakhirinya perlawanan dan tantangan terhadap Israel. Kelompok ini melakukan kampanye di seluruh kota, menuntut diakhirinya perpecahan dan menyatukan bangsa. Kampanye ini mencakup seluruh faksi, tokoh-tokoh Palestina, akademisi, pengusaha, intelektual, dan komite-komite pemuda dan masyarakat bawah.

Abbas yang mulai sadar bahwa manuvernya kian tak menguntungkan, kini berpacu dengan waktu untuk menemukan formula yang memungkinkan dirinya mempertahankan cengkeraman politiknya. Langkah pertama yang ia ambil setelah Mubarak terguling dari kekuasaan adalah mengumumkan niatnya untuk menggelar pemilihan presiden dan parlemen, membubarkan pemerintahan Salam Fayyad dan meminta Fayyad membentuk kabinet baru.

Langkah ini tidak hanya ditolak Hamas tapi juga oleh faksi-faksi Palestina lain dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di wilayah pendudukan. Bahkan sejumlah tokoh Fatah juga mengkritik langkah Abbas tersebut.

Yahya Moussa, wakil pemimpin Hamas di parlemen, mengatakan Fayyad tidak diakui masyarakat dalam memimpin pemerintahan. Pengunduran diri Fayyad dan pemerintahan tidak sahnya adalah taktik politik untuk mengubah wajah dalam cahaya revolusi melawan ketidakadilan dan transformasi yang berlangsung di dunia Arab. “Tipuan pengunduran diri ini telah dimainkan beberapa kali sebelumnya, untuk menahan amarah rakyat yang mencela tindakan pemerintah di Ramallah,” kata Moussa.

Kelompok Jihad Islam secara tegas menolak langkah Abbas-Fayyad karena dianggap tidak merepresentasikan rakyat Palestina secara keseluruhan. Dawoud Shehab, jurubicara Jihad Islam, mengatakan langkah menggelar pemilu adalah upaya untuk menguasai pemilu itu sendiri, khususnya ketika rekonsiliasi makin dekat dengan komponen dan standar baru setelah jatuhnya Mubarak.

“Melaksanakan pemilu apa pun tanpa kesepakatan adalah tidak valid dan ditolak, karena pemungutan suara harus menjadi hasil kesepakatan dan dialog. Krisis Palestina saat ini tidak bisa diselesaikan melalui pemilu, karena pemilu hanya akan memperdalam keretakan,” kata Shehab.

Moussa juga menegaskan, ada hal-hal lebih mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh PA dan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina), khususnya dokumen saluran berita al-Jazeera yang mengungkap adanya kompromi berbahaya yang dibuat oleh para juru runding Palestina.

Sadar bahwa pembentukan pemerintahan baru dan seruan pemilihan umum presiden dan legislatif takkan menyelesaikan krisis, Fatah mengumumkan kesediaannya untuk memulai dialog berdasarkan proposal Mesir yang menerima semua kekhawatiran Hamas dalam proposal tersebut.

Nabil Shaath, anggota Central Committee Fatah, mengakui kelompoknya menerima semua kekhawatiran Hamas dalam proposal Mesir. Ia juga berencana mengunjungi Jalur Gaza dalam waktu dekat untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi karena pemisahan—antara Gaza dan Tepi Barat—yang terus berlanjut tidak bisa diterima dari perspektif nasional, etika dan agama.

Menanggapi manuver Shaath, para pemimpin Hamas nampak terbelah. Moussa Abu Marzuq, wakil kepala politbiro Hamas, mengatakan mustahil menggelar kembali dialog berdasarkan rencana Mesir.
Di sisi lain, Mahmoud al-Zahhar, salah seorang petinggi politbiro Hamas, mengaku lebih fleksibel. Ia mengusulkan penundaan pembahasan proposal Mesir hingga situasi di kawasan stabil. “Bicara tentang proposal Mesir, apakah dipertahankan atau dibuang, yang terbaik adalah ditunda sampai kondisi di sekitar kita stabil, agar kita tahu ke mana harus pergi,” ujarnya.

Al-Zahhar mengatakan, banyak faktor yang kini memengaruhi dialog nasional, terutama negosiasi dengan Israel yang mencapai jalan buntu. Dan AS sebagai mediator jelas lemah dan bias terhadap Israel. Ia percaya bahwa transformasi yang berlangsung di dunia Arab juga merupakan faktor baru yang akan memengaruhi dialog, terutama sejak kejatuhan rezim Mubarak.

Namun sumber-sumber di Hamas mengatakan, ketimbang membahas proposal Mesir, mending merevisi kesepakatan antar sesama bangsa Palestina yang telah disetujui semua faksi; Perjanjian Kairo 2005 dan Perjanjian Makkah 2007. “Banyak anggota Hamas yang menolak proposal Mesir karena kondisi ketika proposal itu dirumuskan, di mana ada perasaan kuat bahwa ia merupakan skema rezim Mesir dan Abbas untuk melemahkan Hamas,” kata seorang sumber.

Hani al-Masri, seorang penulis terkemuka dan analis politik, percaya bahwa respons Palestina atas penghinaan dan penundaan Israel harus dalam rangka menegaskan kembali agenda dan rekonsiliasi nasional, diakhirinya pendudukan, penentuan nasib sendiri, kembalinya pengungsi dan pendirian negara Palestina sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. “Meskipun kepemimpinan Palestina memiliki fleksibilitas yang luar biasa dengan kompromi-kompromi yang merendahkan, kini saatnya meyakinkan bahwa negosiasi harus dihentikan. Dan ini layak mendapat dukungan,” ujarnya.

“Sekarang saatnya mencari alternatif-alternatif lain dan mulai mengejar beberapa hal, seperti ke Dewan Keamanan (DK) PBB dan mencoba memperoleh pengakuan negara Palestina di seluruh dunia, mendukung perlawanan dan memboikot pemukiman Yahudi… Semuanya lenyap seiring dengan meningkatnya tekanan AS dan Israel,” lanjut Al-Masri.

Namun bagaimana pun juga, tegas Masri, perubahan harus dilanjutkan, untuk membantu mengakhiri perpecahan internal dan mencapai rekonsiliasi nasional. (AFP, al-Ahram, Reuters)